DepokSpotLight – Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menargetkan Depok sebagai kota pertama yang menjalankan program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I Kementerian PPPA Devy Nia Pradhika saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Devy menjelaskan bahwa RBI merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat desa atau kelurahan.
“Jadi RBI itu adalah suatu gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan namun berbasis desa atau kelurahan,” katanya dikutip pada Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan, implementasi program ini harus dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif perempuan dan anak yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.
“Sebenarnya program ini, dasarnya gitu ya, ini mendukung pelaksanaan Asta Cipta atau Prioritas Nasional keempat dan berkontribusi pada program Prioritas Bapak Presiden, di mana untuk penguatan kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” jelas Devy.
Menurut Devy, RBI tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus dijalankan secara berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang nasional.
“Harapannya terus berlanjut untuk Indonesia Emas 2045. Tadi kan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat begitu ya. Mungkin ini (Depok) menjadi kota yang pertama di Provinsi Jawa Barat launching RBI,” tutur Devy.
“Tentu saja partisipasi dari warga bisa membuktikan Depok makin maju. Jawa Barat Istimewa, Indonesia emas tahun 2045,” sambung Devy.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga, hingga masyarakat di tingkat akar rumput.
“Berarti elemen masyarakat itu ada siapa saja? Yang pasti ada kementerian lembaga yang ikut mendukung juga. Lalu ada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki tujuan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak,” terang Devy.
“Ini jadi semua harus berkolaborasi untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia. Karena kita tidak bisa untuk bekerja sendiri,” imbuh Devy.
Lebih lanjut, Devy mengungkapkan terdapat tiga indikator utama dalam pelaksanaan RBI, yakni tata kelurahan responsif gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
“Bagaimana penerapan tata kelurahan pemerintahan di desa atau kelurahan tersebut? Apakah sudah responsive gender dan peduli anak?” beber Devy.
“Lalu yang pemberdayaan perempuan, bagaimana penerapan program pemberdayaan perempuan di desa dan kelurahannya? Untuk mendorong peningkatan kapasitas kemandirian ekonomi partisipasi perempuan,” ungkap Devy.
“Lalu untuk perlindungan anaknya, bagaimana upaya perlindungan anak di desa atau kelurahan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak? Itu tiga indikator Bapak-Ibu untuk menjadikan sebuah desa atau kelurahannya RBI,” tutur Devy.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi pelopor pelaksanaan program RBI di Jawa Barat.
“Ya Insya Allah Kota Depok akan menjadi kota pertama di Jawa Barat yang akan meluncurkan program RBI, sebagai ruang inklusif untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Supian Suri.
Ia juga menegaskan seluruh perangkat kelurahan di Kota Depok diharapkan dapat mendukung implementasi program tersebut secara optimal.
